• -INFOKBN.com-

Kejaksaan Agung Bersama KBN Gelar Penerangan Hukum

Kejaksaan Agung Bersama KBN Gelar Penerangan Hukum

Wed, 07/31/2019 - 18:27
Posted in:
0 comments

Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menyelenggarakan acara Penerangan Hukum dengan tema "Merajut Asa dan Karya bersama Kejaksaan Hadir untuk Negeri" yang berlangsung di Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta, (30/7/2019).

Sosialisasi hukum ini diikuti segenap komisaris dan direksi, pejabat menengah dan eselon I di lingkungan PT KBN dan para direksi serta pejabat di lingkungan BUMN Kawasan Industri.

Antara KBN dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sendiri selama ini telah mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/MoU).

Direktur Utama PT KBN (Persero) HM Sattar Taba pada kata sambutannya menyebut kegiatan bersama Kejagung RI - KBN ini sangat penting sebagai bekal pengetahuan bagi para pimpinan BUMN bidang kawasan industri.

"Kita butuh bimbingan pengetahuan terkait perdata dan pidana dari Kejaksaan Agung, karena pejabat BUMN ini termasuk penyelenggara negara," kata Sattar Taba.

Tampil sebagai pembicara Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, B. Maria E.E, SH, MH dan Erny Veronica Maramba, SH., M.Hum yang merupakan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Agung RI.

Keduanya membahas tentang berbagai persoalan hukum, baik pidana maupun perdata, khususnya yang terkait dengan BUMN/BUMD. Pokok bahasan yang menarik ini membuat pada sesi tanya-jawab pembicara mendapatkan pertanyaan yang bertubi-tubi dari peserta.

Pertanyaan mulai soal posisi direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara, anak usaha BUMN yang masuk pengawasan negara, masalah PPTI, penyelesaian sengketa pidana dan perdata, holding dan masalah lainnya, khususnya yang terkait dengan lingkup bisnis BUMN Kawasan Industri.

Terkait dengan sengketa tentang Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) yang sering bermasalah, B Maria EE menyarankan agar dalam membuat perjanjian PPTI pengelola kawasan industri untuk menyebutkan segala sesuatunya secara detail berupa butir perjanjian. Ini penting agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang bisa merugikan para pihak.

//MAY