• Rencana lahan pelabuhan baru Patimban, Subang.
  • Rencana lahan pelabuhan baru Patimban, Subang.

Pelabuhan Patimban Diprediksi Tingkatkan Ekspor Otomotif

Pelabuhan Patimban Diprediksi Tingkatkan Ekspor Otomotif

Thu, 09/28/2017 - 07:24
Posted in:
0 comments

Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, diprediksi mampu meningkatkan 30 persen ekspor industri otomotif, mengingat mayoritas produsen otomotif berada di Jawa Barat.

"Kami memberikan apresiasi terhadap kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam pembanguan Pelabuhan Patimban ini. Industri akan berkembang kalau segera diselesaikan. Apalagi akan dibangun pelabuhan khusus industri otomotif," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perindustrian mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

Proyek strategis ini diyakini mampu menurunkan biaya dan mempermudah akses logistik bagi manufaktur-manufaktur khususnya yang berlokasi di kawasan industri Jawa Barat.

Adapun 49 persen pemilik saham pelabuhan ini adalah pihak Jepang. Saat ini, produksi industri otomotif di Indonesia mencapai 1,1 juta unit per tahun dengan ekspor sebesar 200 ribu unit per tahun.

"Di samping itu bisa berperan mendukung global supply chain industri otomotif nasional," imbuhnya.

Airlangga juga berharap, Pelabuhan Patimban dapat menurunkan beban lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta termasuk lalu lintas angkutan barang di sepanjang tol Cikampek menuju Jakarta.

"Ini menjadi wujud nyata pemerintah untuk menyelesaikan persoalan logistik. Karena kalau dari Jawa Barat ke Tanjung Priok, biayanya sebesar 4,9 dollar AS per kilometer (KM). Sedangkan, best practice di negara lain hanya 1 dollar AS per KM. Sehingga Pelabuhan Patimban mendorong industri lebih kompetitif," paparnya.

Dasar Hukum Pembangunan Pelabuhan Patimban adalah Perpres No. 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan Perpres No 47 Tahun 2016 tentang penetapan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang sebagai proyek strategis nasional.

Selanjutnya, Kemenperin juga mendukung penyelesaian pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). 

"Jawa Barat bagian Selatan mulai tumbuh industri garmen dan sepatu. Dengan selesainya jalur tol Bocimi ini, akses logistik juga akan menjadi lebih baik," jelas Airlangga.

Hal tersebut seiring dengan fokus Kemenperin dalam pengembangan industri padat karya berorientasi ekspor.

"Kami juga tengah mengusulkan fasilitasi insentif untuk industri padat karya berorientasi ekspor agar mendapatkan tax allowance, sama seperti sekarang yang diberikan kepada industri yang investasinya lebih dari USD1 juta," ungkapnya.

Pada Rakorpusda tersebut, disimpulkan bahwa Pemerintah bertekad untuk memacu pengembangan sektor ekonomi yang potensial dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan dan pemerataan kapasitas infrastruktur.

Dalam hal ini, termasuk sektor manufaktur yang terus memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Minta Jepang Percepat

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta pihak Jepang untuk mempercepat progres proyek Pelabuhan Patimban, baik perjanjian pinjaman luar negeri (loan agreement) maupun terkait dengan konsorsium operator.

"Dari pihak Jepang, tolong proses konsorsium dipercepat karena kami tahu pelabuhan ini sangat dibutuhkan," kata Budi dalam "Persiapan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Patimban yang Berwawasan Lingkungan" di Jakarta, Kamis.

Budi mengakui pemerintah Jepang sangat hati-hati dalam menentukan setiap langkah dalam suatu proyek kerja sama. Namun, dia minta dipercepat.

Ia ingin konsorsium operator bisa ditentukan segera dari pihak Jepang untuk dibuat badan usaha pelabuhan, yakni porsi Indonesia 51 persen dan Jepang 49 persen.

"Skemanya bentuk konsorsium, ketentuan-ketentuan kita belum begitu mengakomodasi kepentingan standar internasional. Patimban ini standar internasional dan prosesnya harus diakselerasi dengan mengurangi birokrasi," katanya.

Budi mengatakan bahwa ada keinginan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla agar Pelabuhan Patimban bisa beroperasi 2019.

"Untuk itu, para pihak yang terlibat dalam kolaborasi dalam hal ini apakah JICA, Pelindo, saya ingin bergegas dalam berkoordinasi, memang tenggat waktu ini sangat ketat," katanya.

Selain itu, lanjut dia, di kota-kota sekitar Patimban, seperti Majalengka akan dibuat Bandara Kertajati yang direncanakan beroperasi pada bulan Mei 2018.

"Hal ini yang menjadikan Patimban dan Kertajati padat modal, ini harus diakselerasi karena kita ingin Jawa Barat tumbuh," katanya.

Di samping itu, menurut Budi, apabila dikolaborasikan dengan Pelabuhan Patimban, kemacetan di Ibu Kota akan berkurang.

"Kami akan kolaborasikan, keduanya akan dijadikan pelabuhan yang punya volume perdagangan yang besar," katanya.

Ia menambahkan bahwa Pelabuhan Patimban berkapasitas 7,5 juta TEUs dan 600.000 kendaraan dan lokasinya dekat dengan kawasan industri yang diyakini bisa menekan biaya logistik.

"Selama ini biaya ada tiga perjalanan, dari pabrik, pelabuhan dan shipping (pengiriman), ini kami potong biaya yang selama ini delapan sampai 24 jam," katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub A. Tonny Budiono mengatakan bahwa Daftar Rencana Prioritas Pinjaman/Hibah Luar Negeri atau "Green Book" proyek Pelabuhan Patimban sudah diterbitkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Setelah itu, lanjut dia, "Green Book" diserahkan ke Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, kemudian ke pemerintah Jepang.

"Biasanya prosesnya masing-masing itu 2 minggu, September kami sudah bisa tanda tangan loan agreement (perjanjian pinjaman)," katanya.

Tonny mengatakan bahwa Jepang juga akan mempercepat prosesnya karena menyangkut nama baik pemerintahnya.

Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan Kemenhub Mauritz H.M. Sibarani mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sendiri belum menunjuk operator atau melakukan pelelangan.

"Pelindo II pun harus membuat letter of interest, kajian bisnis, enggak hanya sekadar mau, tetapi juga ada permohonan dokumen, baru dari situ kami bisa tunjuk langsung atau lelang sebagai salah satu operatornya," katanya.

Dari Kemenhub sendiri, lanjut dia, akan membentuk unit pelaksana teknis (UPT) yang dikerjasamakan dengan operator.

Untuk kontraktor sendiri, Mauritz mengatakan bahwa akan dilakukan lelang pada Januari 2018 dengan komposisi Jepang sebagai pemimpinnya, kemudian Indonesia sebagai "joint operation".

Terkait dengan pinjaman yang diajukan dalam "Green Book", dia menyebutkann sekitar Rp10 triliun untuk Tahap 1.1.

"Pembangunan Pelabuhan Patimban ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap dengan dana sekitar Rp43,22 triliun, tahapan konstruksi Tahap I akan dimulai pada bulan Januari 2018, soft opening di awal 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027," ujarnya.

Ada pun proporsi pembiayaan berasal dari berbagai sumber, yaitu dari pinjaman 71 persen (untuk breakwater, pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, dan Jalan Akses), APBN 19 persen (untuk Lahan sekitar 372 Ha dan pajak 10 persen), dan KPS 10 persen (untuk peralatan dan pengoperasian).

ANTARANEWS.com